 |
| BUMN |
One Military - Pasca reformasi, peran militer di berbagai sektor negara memang belum bisa dipisahkan secara menyeluruh. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana dinyatakan oleh Deputi bidang infrastruktur BUMN, Wahyu Kuncoro menyatakan bahwa kalangan militer dapat dipilih untuk menduduki jajaran direksi atau komisaris utama. Lebih lanjut, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kuncoro menjelaskan bahwa pemilihan jajaran Direksi maupun Komisaris Utama yang duduk dengan latar belakang militer, hanya untuk industri yang rawan konflik.
Pemilihan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perusahaan plat merah merupakan strategi menghadapi konflik maupun masalah keamanan, seperti pada BUMN perkebunan yang kerap menghadapi masalah sengketa lahan.
Selain BUMN rawan konflik, pensiunan militer maupun polisi juga akan ditempatkan pada usaha dengan latar belakang bisnis pertahanan. Terdapat beberapa komisaris eks-pejabat militer yang memang bisnisnya sesuai, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. Dalam setiap usaha tersebut, disesuaikan pula dengan kapasitas masing-masing individu.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar