Presiden Jokowi Ingin Seret Militer ke Politik?

Presiden dan Panglima TNI

One Military - Aktivis hak asasi manusia mengkritik Presiden Joko Widodo terkait keinginannya memanggil Militer Indonesia (TNI) untuk membantu pemerintah menstabilkan harga makanan pokok. Aktivis tersebut mengatakan pengumuman itu bisa membuka jalan bagi TNI untuk terlibat lebih dalam urusan sipil, sementara lembaga itu belum menyelesaikan reformasi internal untuk menjadi lebih profesional.
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyrakat (ELSAM),Wahyudi Djafar menyatakan bahwa, “ide yang melibatkan TNI dalam menstabilkan harga pangan bisa melanggar Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Hal ini juga dapat membahayakan upaya untuk membuat TNI menjadi kekuatan profesional. ”

Wahyudin mengatakan bahwa dengan berpikir bahwa TNI bisa memecahkan masalah ketidakstabilan harga pangan, Presiden tidak bisa menyadari fungsi TNI, melindungi kedaulatan negara. Dia mengatakan bahwa sebagai presiden tanpa latar belakang militer, Jokowi harus lebih tegas dalam mempertahankan supremasi sipil atas militer.

Akhir pekan lalu, Presiden menginstruksikan pimpinan TNI dan Polri untuk membantu mendukung proyek-proyek pembangunan prioritas pemerintah, misalnya membantu dengan pembebasan lahan untuk memastikan awal kelancaran proyek. Jokowi juga meminta kedua institusi untuk membantu membawa stabilitas harga pangan pokok.

“Juga, [saya juga memberi instruksi] tentang hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan harga pangan. Saya telah memberikan perintah [untuk TNI dan polisi] untuk pergi ke lapangan dan melihat apakah atau tidak ada [harga] perbedaan atau mereka trik bermain [untuk menipu pada harga makanan atau saham], “kata Jokowi.

Jokowi juga meminta dua kekuatan itu untuk membantu menindak maraknya praktik pungutan liar, terutama dalam distribusi bahan makanan pokok.

Dalam beberapa tahun terakhir, TNI secara bertahap memperluas pengaruhnya di kehidupan sipil dengan menandatangani perjanjian dengan kementerian, yang memungkinkan untuk melakukan tugas seperti mendistribusikan pupuk serta menjaga penjara, infrastruktur publik dan swasta.